Ahok sebut satu anak sekolah habiskan uang Rp 800 ribu sebulan

 

Ini jelas satu orang hampir membutuhkan 800 ribu setiap bulan. Untuk ongkos jalan, makan, dan buku juga SPP-nya. Ini jadi masalah jika gaji UMP 2,4 juta dan punya 2 atau 3 anak pasti anaknya tidak sekolah.

- Basuki Tjahaja Purnama

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan pengeluaran anak sekolah Jakarta sebulan di bawah sejuta. Hal itu sudah termasuk ongkos transportasi, buku, makan, dan SPP sekolah.

"Ini jelas satu orang hampir membutuhkan 800 ribu setiap bulan. Untuk ongkos jalan, makan, dan buku juga SPP-nya. Ini jadi masalah jika gaji UMP 2,4 juta dan punya 2 atau 3 anak pasti anaknya tidak sekolah," kata Ahok di Taman Monas Jakarta, Selasa (30/12).

Menurutnya warga berpendapatan kecil sulit mengenyam pendidikan berkualitas tak hanya persoalan dana, tetapi juga karena faktor internal sekolah. Ahok menilai banyak permainan yang dilakukan komite sekolah yang membuat diskriminasi dalam dunia pendidikan.

"Ada oknum komite sekolah. Banyak komite sekolah kita terdiri dari kelas menengah atas sebetulnya karena waktu di tes anak-anak pintar bergizi itu masuk negeri dan mau ngumpulkan uang satu, dua juta. Ada oknum komite bayar guru les dari luar, guru kita di suruh istirahat saja, 'Bu, punya gaji besar dan sertifikat yang ngajar guru les saja'," terang dia.

Tak hanya itu, jatah Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun kadang tak tepat sasaran. Masyarakat lebih memilih menggunakan untuk keperluan yang tidak pokok dalam penggunaan jatah KJP tersebut.

"Ternyata kita mengalami orang yang tidak mampu juga ada oknumnya. Kita berikan KJP, begitu turun karena terlambat orangtuanya datang marah-marah ambil jatah ke bank lalu beli handphone dia," pungkas dia.

 

Ahok: Anak tidak kursus & kurang gizi sulit masuk sekolah negeri

 

Hari ini bangsa kita terjadi diskriminasi sebetulnya, bahkan di tengah ibu kota hasil (penelitian) bank dunia menemukan 40 persen usia 16 sampai 18 tahun kira-kira (usia siswa) SMA itu tidak sekolah di Jakarta. - Basuki Tjahaja Purnama

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan banyak anak usia sekolah di ibu kota tak bisa menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Fenomena itu merupakan bentuk diskriminasi yang nyata dalam dunia pendidikan.

"Hari ini bangsa kita terjadi diskriminasi sebetulnya, bahkan di tengah ibu kota hasil (penelitian) bank dunia menemukan 40 persen usia 16 sampai 18 tahun kira-kira (usia siswa) SMA itu tidak sekolah di Jakarta. Karena itu kita berusaha tidak ada satu orang pun tertinggal karena berpikir tidak mungkin saya sekolah," kata Ahok dalam sambutannya di Taman Monas Jakarta, Selasa (30/12).

Menurut dia, Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun tak mampu sepenuhnya menanggulangi permasalahan pendidikan. Anak yang memiliki KJP banyak yang gagal dalam tes masuk ke sekolah negeri berkualitas.

"Misalnya kita mengeluarkan KJP dan sekolah tidak perlu bayar tapi ketika dites anak yang tidak kursus, anak tidak makan makanan yang baik tentu secara umum kalah bersaing dengan anak yang kursus dan makan gizinya baik. Akibatnya mereka tidak dapat jatah di sekolah negeri kita," terang dia.

Lanjut dia, anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri terpaksa akan mencari sekolah swasta. Namun, karena kemampuannya kalah mereka akan dapat sekolah swasta yang kurang bagus dalam pendidikan.

"Mereka tersingkir ke sekolah swasta (yang) miskin sebetulnya. Bukan hanya miskin tapi jauh dari tempat tinggalnya," pungkas dia.

 

Rendahnya pendidikan bikin tenaga kerja Indonesia terpinggirkan

 

Merdeka.com - Indonesia diprediksi tercancam gagal bersaing saat kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 diberlakukan. Penyebabnya, tingkat pendidikan angkatan kerja tergolong rendah.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyebut, berdasarkan catatan International Labor Organisation (ILO), angkatan kerja di Indonesia pada 2015 mencapai 137,3 juta atau 40 persen dari total angkatan kerja ASEAN. Namun, besarnya angka itu tidak sejalan dengan tingginya jenjang pendidikan.

Ketua Umum APTISI, Edy Suandi Hamid menegaskan, Indonesia perlu menyiapkan generasi muda yang profesional guna mendobrak daya saing dalam pasar bebas ASEAN.

"Agar dapat menjadikan Indonesia pemenang dalam persaingan ekonomi bebas di dalam negeri sendiri," kata Edy di Jakarta, Kamis (8/1).

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pekerja terjebak dalam kategori 'low skill worker'. Alhasil, mereka hanya mendapat porsi pekerjaan kelas rendah dengan pendapatan di bawah pekerja pada umumnya.

Persoalan pendidikan juga menjadi ancaman bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional. "Ini ancaman berat, dapat menjadi tragedi yang menghalangi Indonesia meningkatkan harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur," tegasnya.

Edy menambahkan, dengan GDP sebesar USD 2 triliun, Indonesia mewakili 60 persen dari pasar ASEAN. karena itu, MEA 2015 bisa menjadi malapetaka bila Indonesia tidak berhasil meningkatkan daya saing dan produktivitas.

 

2015, 100 persen kelulusan UN ditentukan pihak sekolah

 

 Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegaskan mulai tahun ajaran 2015, hasil atau kelulusan Ujian Nasional 100 persen ditentukan oleh masing-masing sekolah. Diharapkan sekolah berlaku jujur untuk kepentingan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Pelaksanaannya (UN) tetap. Hasilnya saja yang ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing," kata Anies pada acara Seminar Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 di Medan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/1).

Anies mengatakan, meski hasil kelulusan UN sudah dinyatakan ditentukan 100 persen oleh sekolah, detail lainnya seperti soal UN masih dibahas. "Sekarang ini yang sudah saya nyatakan adalah soal keputusan bahwa hasil kelulusan UN 100 persen akan ditentukan masing-masing pihak sekolah. Sedangkan detail lainnya, 10 hari lagi akan saya umumkan karena masih dalam tahap pembahasan," katanya.

Menurut dia, soal kejujuran hasil UN perlu mendapat perhatian besar dari pihak sekolah karena UN menjadi cerminan kesuksesan. "Tetapi tetap harus jujur sembari terus meningkatkan kualitas siswa. Pendidikan menjadi hal yang krusial apalagi kita berada di era global seperti memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," katanya.

Anies menegaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan siswa, peningkatan mutu guru juga harus diutamakan. "Percuma saja mengganti-ganti kurikulum, kalau kualitas gurunya tidak ditingkatkan," katanya.

Dia mengibaratkan dengan menembak. "Peluru baguspun, kalau penembaknya tidak dilatih/berlatih. Itu sama saja," ujarnya.

 

Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu

 

Merdeka.com - Ada hal ganjil sekaligus menggelikan saat koalisi tolak perubahan kurikulum 2013 membuka kurikulum inti dari Kementerian Pendidikan. Pasalnya ada kesan dipaksakan saat beberapa nilai bermasyarakat dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan alam. "Kami menemukan kompetensi inti mengikat kompetensi dasar sehingga lucu-lucu, dikatakan membiasakan jujur, disiplin dan bertanggung jawab berkaitan dengan fungsi kuadrat. Memiliki ketangguhan diri dan konsisten menghadapi masalah kehidupan sebagai gambaran fungsi trigonometri. Itu pelajaran kelas 1 SMA," kata Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru di ICW, Jakarta (15/2)

Sebagai guru, Retno mengaku merasa kebingungan karena tak ada instruksi khusus. Apalagi sampai saat ini beberapa pedoman pendamping kurikulum belum juga ada.

"Apa ini yang dianggap kurikulum hebat? Tinggal 4 bulan lagi tapi barang enggak ada, tidak d dokumen kurikulum resmi. Tidak ada ketentuan kurikulum, belum ada pedoman bimbingan dan penilaian. Tampak dipaksakan untuk masuk dalam sistem ini. Kami sebagai guru bingung kalau kita mengajarkan model begini," lanjutnya.

Hal senada diungkapkan pemerhati pendidikan Romo Benny Susetyo. Menurutnya, ilmu alam tidak bisa disangkutpautkan seperti itu. Hal ini menunjukkan Kemendikbud memang sengaja memaksakan meski kurikulum 2013 tidak jelas.

"Ini dilakukan tergesa-gesa dan menunjukkan ketidaksiapan. Melebur IPA dan IPS itu memaksakan pluralisme ke dalam ilmu pengetahuan. Matematika tidak bisa dikaitkan dengan keindonesiaan, justru itu menjadi bingung dengan cara seperti ini. Perubahan kurikulum tidak jelas," tegasnya.

Diketahui, Juli nanti pemerintah tengah bersiap menerapkan Kurikulum 2013. Sebagai langkah awal SD kelas 1-4 kemudian akan diperluas dan dilakukan bertahap ke semua jenjang pendidikan.

Salah satu konten kurikulum yang diubah adalah menyisipkan ilmu pengetahuan satu ke ilmu pengetahuan lain. Selain itu untuk tingkatan SD ada pelajaran bersifat tematik integratif sehingga tidak ada lagi pelajaran IPA maupun IPS. Jika SD diperlakukan demikian, lain halnya SMA, mereka tidak lagi dibagi dalam jurusan IPA, IPS maupun bahasa tapi mereka dibebaskan memilih kelas layaknya mahasiswa perguruan tinggi.

ini pas kelas 11 ips 1 lagi ngumpul acara ultahnya danu sama chelsea islan hehe

jalan malemnih sama sahabat yang nggak pas seneng doang adanya tapi susahpun tetep ada

festival merah putih sama kelas yang asiknya nggak ketolongan